DUMAI – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Kamis,(5/2/2026).
Kunjungan kerja ini untuk meninjau langsung kinerja pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Imigrasi Dumai khususnya, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu masuk negara dan pelayan masyarakat yang profesional dan humanis.
Kunjungan Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan HAM tersebut bertujuan melihat secara langsung kinerja serta kesiapan pengawasan keimigrasian di wilayah pelabuhan internasional Riau.
Capaian Kinerja Melebihi Target
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, memaparkan capaian kinerja Imigrasi Riau di hadapan rombongan dewan. Ia didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Junior Manerep Sigalingging serta para Kepala UPT Keimigrasian se-Riau.
Salah satu capaian yang disorot adalah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 yang melampaui target. Imigrasi Riau mencatat penerimaan sebesar Rp112,6 miliar dari target Rp61,8 miliar atau mencapai 182 persen.
“Kami terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengawasan keimigrasian berjalan efektif, melalui pendekatan pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel,” kata Agung, Jumat (6/2/2026).
Wilayah Pesisir Rawan TPPO dan TPPM
Ia juga mengungkapkan tantangan utama di wilayah pesisir Riau, khususnya maraknya jalur ilegal menuju Malaysia yang berpotensi dimanfaatkan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menyampaikan pihaknya terus memperkuat pengawasan di pelabuhan internasional serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian.
“Sinergi lintas sektor terus kami tingkatkan bersama TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Ruhiyat menjelaskan bahwa Imigrasi Dumai telah melakukan berbagai langkah konkret, mulai dari optimalisasi pengawasan lalu lintas orang di pelabuhan internasional, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan sinergi lintas sektor dengan TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut difokuskan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tanpa menghambat mobilitas masyarakat yang legal.
Komisi XIII DPR RI Apresiasi Kinerja Jajaran Imigrasi Riau
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai Dumai merupakan etalase penting wajah negara di jalur internasional. Karena itu, fungsi keimigrasian di wilayah tersebut dinilai sangat strategis bagi kepentingan nasional.
Komisi XIII DPR RI pun mengapresiasi kinerja Imigrasi Riau, khususnya Imigrasi Dumai, yang dinilai mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan dan jalur internasional. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara DPR RI, Kanwil Imigrasi Riau, dan Imigrasi Dumai dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pengawasan perbatasan, serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus menegaskan pentingnya peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara,” ungkap Mafirion.